Oleh Ari Ariyandi Gunawan
Parpol harus
memenangkan pertarungan politik dalam suksesi kepemimpinan pada tingkat
nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan di semua ruang kompetisi politik yang
ada. Suksesi kepemimpinan yang banyak semacam itu dapat membuat parpol lebih
berkonsentrasi memenangkan pertarungan politik, ketimbang melaksanakan
program-program kerja secara optimal dalam rangka memperjuangkan kepentingan
rakyat. Karena tentu saja, secara skala prioritas dalam politik, meraih
kekuasaan jauh lebih penting ketimbang melakukan kerja-kerja untuk
memperjuangkan kepentingan rakyat.
Selain itu, ongkos
politik yang besar, memacu parpol lebih mengutamakan para kader yang memiliki
modal besar dan para pengusaha untuk membesarkan parpol. Padahal bisa jadi
banyak dari mereka, kepentingannya hanya berorientasi bisnis; mengembalikan
modal politik atau meraih keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dirinya
sendiri, sedangkan kepentingan rakyat diabaikan.
Begitu pula, periode
kepemimpinan yang singkat dapat membuat para pejabat yang di usung oleh parpol,
bekerja untuk rakyat secara tidak optimal. Para pejabat pemerintah, baik di
eksekutif maupun legislatif, yang diusung oleh parpol, tidak mampu
memaksimalkan kerja-kerjanya. Karena konsentrasi kerjanya terpecah oleh kecenderungan
mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan.
Kerja-kerja mereka
dalam mengurus atau melayani rakyat selalu terkesan sedang berkampanye
terus-terusan, atau kerja-kerja yang hanya berorientasi citra, kerja-kerja yang
tidak menyentuh secara subtansi, apalagi solutif. Mungkin akibatnya akan muncul
percepatan-percepatan kerja yang tidak rasional, penentuan target-target yang
tidak proporsional, bisa pula sama sekali mereka tidak memiliki prestasi kerja
apapun, selain penampilan citra dan retorika yang memukau. Pokoknya, pekerjaan
mereka sangatlah jauh dari standar profesionalisme.
Keberadaan para
pejabat semacam itu, tentu akan sangat dekat dengan kebijakan-kebijakan yang
sewenang-wenang. Maka rakyat perlu berhati-hati terhadap mereka. Jangan biarkan
mereka memperlebar barisan kezaliman di negri ini. Rakyat tidak boleh
membiarkan kepemimpinan yang zalim, hanya karena seolah-olah kepemimpinan itu
memberikan harapan perbaikan ekonomi dan ketentraman. Padahal
sesungguhnya tidak ada kebaikan yang dapat diperoleh dari kepemipinan yang
zalim.
Begitu pula rakyat
tidak perlu bersimatik terhadap kepemimpinan yang populis saja; kepemimpinan
yang tidak mampu memberikan kebaikan untuk bangsa dan Negara. Jangan
hanya karena tidak mau dipusingkan dengan persoalan bangsa dan Negara, rakyat
jadi memilih para pemimpin yang sekedar bisa menghibur dan dekat dengannya
saja, padahal tidak mampu memberikan kemaslahatan dan kemajuan bangsa dan
Negara ini. Dan jangan hanya karena rakyat tidak mau dipusingkan dengan persoalan
bangsa dan negara, parpol menjadi malas melakukan pendidikan politik.
Bila menemukan
kondisi semacam itu, kita memang tidak layak sekedar mencela parpol, apalagi
membuat mosi tidak percaya terhadapnya. Sebab, parpol dalam sistem demokrasi
itu sangat penting. Membuat mosi tidak percaya terhadap parpol, bisa jadi
memberikan kontribusi terhadap ideology anarkisme, yang tabiatnya selalu
berupaya menjauhkan diri dari sistem yang telah terkonstruksi dalam suatu
negara. Tanpa parpol dalam sistem demokrasi, mungkin hanya akan melahirkan
kepemimpinan independen yang menyuburkan liberalisme.
Begitu pula kita
tidak layak hanya mencela kebobrokan sistem demokrasi, dengan tidak ada upaya
untuk memperbaiknya dan tanpa melihat pada presfektif yang ada unsur
kemaslahatannya. Maka dalam hal ini, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat
dipemerintahan dalam sistem demokrasi, terdapat beberapa hal yang perlu
direalisasikan oleh partai politik.
Pertama, parpol harus membangun komitmen yang tegas
dan jelas dengan para pejabat dipemerintahan yang diusung olehnya, baik di
eksekutif dan legislatif. Parpol harus mampu menjadi mesin politik yang
bekerja secara optimal. Sehingga dalam mempertahankan atau meningkatkan
kekuasaan, para pejabat publik yang diusung oleh parpol konsentrasi kerjanya
tidak terpecah. Parpol harus mampu mendorong para pejabat publik itu untuk
mengurus dan melayani rakyat secara professional dan proporsional. Dan para
pejabat publiknya harus percaya terhadap parpol sebagai mesin politiknya.
Para pejabat publik itu
harus mendukung pendanaan parpol, meskipun harus mengeluarkan biaya yang besar.
Namun tentu saja urusan biaya itu harus bersih, rasional, konstitusional,
proporsional, dan transparan.
Selain itu, para
pejabat publik yang diusung parpol harus pula memiliki loyalitas terhadap
kebenaran, mampu meberikan kontribusi terhadapnya. Dan tentu saja, para pejabat
publik itu harus pula terlibat secara serius dalam mencapai cita-cita yang
dikehendaki parpol, yang tentunya bermaslahat untuk rakyat. Bukan sekedar menumpang
untuk menjadi pejabat saja.
Kalau sudah ada
komitmen yang jelas, maka hubungan parpol dengan para pejabat publik dapat
bersinergis. Dalam hal ini, pejabat publik yang diusung parpol
harus berupaya menjadi semacam representasi parpol dipemerintahan untuk
memperjuangkan kepentingan rakyat. Sedangkan parpol harus berupaya menjadi
representasi pejabat publik dalam mempertahankan atau meningkatkan kekuasaanya.
Sehingga para pejabat
publik itu tidak lagi mencari-cari dukungan politik melalui kerja-kerjanya.
Karena semua urusan mempertahankan atau meningkatkan kedudukan politik
diserahkan kepada parpol yang mengatur. Maka dari sinilah pentingnya parpol
yang mampu menjadi mesin politik yang tangguh.
Kedua, parpol harus menjauhi kecenderungan munculnya
oligarki kekuasaan. Karena kecenderungan oligarki biasanya membuat kerja-kerja
parpol menjadi tidak optimal. Kecenderungan oligarki biasanya membuat parpol
sebagai sebuah organisasi mengalami stagnasi, kerja-kerja menjadi tidak fokus,
dan proses regenarasi berjalan lambat. Selain itu, parpol tentunya menjadi
terkesan kuno dan feodal. Padahal parpol dalam sistem demokrasi itu, seharusnya
menjadi organisasi yang rasional dan modern.
Sebagai langkah awal
untuk menghindari kecenderungan adanya ologarki, secara internal parpol tidak
boleh membiarkan adanya penumpukan jabatan pada kader-kader tertentu saja.
Begitu pula para kader yang menjadi pejabat publik, seharusnya tidak memiliki
kedudukan strategis dalam parpol. Dan sebaliknya, kader yang memiliki
jabatan strategis di internal parpol tidak boleh memiliki jabatan publik.
Selanjutnya, parpol
harus menghindari kecenderungan nepotisme. Bila masih menghendaki terbangunya
sebuah dinasti dalam sistem demokrasi, itu sama sekali tidak keren alias kuno.
Untuk itu, parpol harus berdisiplin,terutama memisahkan urusan parpol
dengan keluarga. Parpol harus mampu membangun ruang-ruang kompetisi secara
sehat diinternalnya, bukan memperlebar unsur-unsur kekerabatan.
Pokoknya, kalau di
internal parpol sudah tidak ada lagi yang rakus terhadap kekuasaan, besar
kemungkinan parpol bisa peduli terhadap rakyat. Begitu pula, bila diinternalnya
parpol sudah jauh dari nepotisme, niscaya parpol mampu mencetak kader yang
amanah. Karena dengan kader-kader yang amanah itulah, parpol menjadi mampu
memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketiga, parpol harus berupaya menjadi solusi bagi
rakyat. Ini artinya, parpol harus memiliki program-program kerja yang bila
direalisasikan sangat bermaslahat, terkait pada semua aspek kehidupan, yang
sasarannya rakyat secara umum. Maka dari itu, parpol harus memiliki struktur
organisasi yang besar namun proporsional atau mempunyai organisasi sayap yang
banyak; yang mampu membantu kerja-kerja parpol di masyarakat. Demikian,
parpol harus mampu menempatkan keder-kadernya secara struktural berdasarkan
spesialisasi keahlian yang dimilikinya. Proses pengkaderan yang disiplin
niscaya mampu membentuk kader-kader yang berkualitas.
Parpol adalah
organisasi yang memiliki kekuatan. Karena itu, parpol harus mampu menyelesaikan
persengketaan-persengketaan yang terjadi di masyarakat. Parpol harus mampu
membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan para pengusaha atau para pemilik
modal yang rakus. Itupun bila memang, parpol itu ingin disebut sebagai parpol
yang betul-betul pro rakyat.
* artikel ini selesai di tulis 22 Maret 2013
* artikel ini selesai di tulis 22 Maret 2013