Ternyata ada yang ‘mendadak dangdutan’ (acara populis) bertema ‘Kita
Indonesia’ di Jakarta 4 Desember 2016, yang terselenggara bersamaan dengan Car
Free Day di Jalan Sudirman – Thamrin. Suatu acara yang banyak di ‘wk…wk..’ para
netizen di media sosial itu, sepertinya perlu juga perhatian serius karena
merupakan suatu manuver politik yang dapat mempengaruhi opini publik terkait
acara sebelumnya, yaitu Aksi Bela Islam 212 di Monas yang dukungannya semakin
membesar dan meluas. Acara ‘Kita Indonesia 412’ itu, sepertinya ingin mengubah
persepsi publik dari kasus Ahok yang murni merupakan suatu kasus hukum menjadi
kasus politik.
Pemikiran yang aneh, bila acara ‘Kita Indonesia 412’ itu dianggap sebagai
“Aksi Budaya” yang membangun citra sebagai kaum pribumi yang nasionalis asli
dengan menampilkan produk-produk kebudayaan Indonesia, seperti tari-tarian dan
musik tradisional. Selain itu, kalau pemikiranya nyeleneh, pasti menganggapnya
sebagai perayaan demokrasi, karena dalam acara ‘Kita Indonesia 412’ itu
menampilkan atribut parpol, ada bendera Golkar, PPP, adapula bendera Nasdem,
juga semarak bendera merah putih, yang merepresentasikan citra demokratis,
konstitusional, dan nasionalis.
Bila pemikiran aneh dan nyeleneh itu diterima masyarakat sebagai suatu makna
yang dapat dipercaya, maka bisa memunculkan kesan berlawanan terhadap citra
yang sebenarnya dari aksi bela Islam 212 yang sebelumnya terselenggara secara
spektakuler, kemudian akan membentuk pula suatu kesan bahwa aksi bela Islam 212
sama-sama sarat kepentingan politik, sebagaimana acara ‘Kita Indonesia 412’.
Kalau aksi bela Islam 212 dimaknai sarat kepentingan politik, opini publik bisa
terbentuk seolah-olah memaklumi Ahok tidak segera ditahan, bahkan opini publik
tersebut bisa berkembang seolah-olah akan memaklumi Ahok bila lepas dari
jeratan hukum.
Untuk mengantisipasi perkembangan opini publik semacam itu, saya perlu
menjelaskan subtansi aksi bela Islam 212 yang lebih berbudaya, lebih
nasionalis, lebih demokratis, lebih konstitusional, dan tidak merepresentasikan
kepentingan politik apapun, dan aksi bela Islam tetap menuntut Ahok ditahan.
Aksi bela Islam 212 lebih berbudaya dibandingkan ‘Kita Indonesia 412’.
Subtansi berbudaya yang paling tepat bagi bangsa Indonesia yang beradab adalah
sikap yang santun, moralis, dan beretika, sebagaimana hadir dalam aksi bela
Islam 212, tanpa menyisakan sampah berserakan, tanpa injak-injak tanaman, dan
tanpa kencing sembarangan. Bagaimana dengan ‘Kita Indonesia 412’? Para netizen
sepertinya sudah pada tau, tentang bahan “wk..wk” dari aksi ‘Kita Indonesia
412’.
Aksi bela Islam 212 mengajarkan kepada bangsa Indonesia agar lebih dewasa
dalam berbudaya. Tidak sekedar berbudaya secara artifisial, tidak sekedar
berbudaya senang dengan artefak melulu, atau tidak sekedar berbudaya dengan
banyak ornamen tanpa makna. Berbudaya yang terkesan sangat beradab dan transendental
hingga terwujud nuansa kedamaian dan persaudaraan, sebagaimana tampak dalam
aksi bela Islam 212 yang kegiatannya di isi dengan shalat, dzikir, do’a
bersama, dan saling berbagi. Indahnya Islam, terlukis dalam Aksi bela Islam
212.
Aksi bela Islam 212 lebih nasionalis dari aksi ‘Kita Indonesia 412’. Jutaan
peserta aksi yang hadir dalam aksi bela Islam 212 tidak sedikitpun terkesan
ingin menghancurkan NKRI, juga tidak ada kesan sebagai penghianat bangsa dan
negara. Bahkan lebih terlihat cinta Indonesia, ketika banyak peserta aksi
memakai ikat kepala merah putih, yang hadirpun bukan hanya dari Jakarta tapi
dari berbagai daerah yang berbeda-beda suku bangsa, Jokowi pun aman-aman saja
ketika berbicara dipenghujung acara. Kenyataan itu telah menjawab juga bahwa
aksi bela Islam lebih demokratis dan konstitusioanal dari aksi ‘Kita Indonesia
412’. Para peserta aksi tetap damai ketika hadir Jokowi, itu terbukti bahwa
aksi bela islam 212 masih mengganggapnya sebagai presiden RI, dan aksi bela
islam 212 tidak melanggar perda, sebagaimana sebaliknya dengan aksi ‘Kita
Indonesia 412’.
Aksi bela Islam 212 telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk lebih
berpikir dewasa, boleh jadi banyak dukungan dari parpol terhadap aksi bela
Islam 212, tapi bukan berarti aksi tersebut mengajak untuk terlibat dalam
politik praktis. Makanya, aksi bela Islam 212 tidak dapat dikatakan bermuatan
politik praktis, tidak ada kesan Anis, juga tidak ada kesan Agus, apalagi Ahok.
Dengan begitu, tidak perlu berpendapat bahwa aksi bela Islam 212 ditunggangi
aktor politik.
Prediksi kedepan, kecenderungan agenda setting media mainstream yang
anti-bela Islam sepertinya akan lebih mendukung rezim sekarang ini, mereka akan
berpolemik disekitar isu makar, untuk menjaga cita rezim seolah netral dalam
kasus Ahok. Tapi juga menggiring persepsi publik, membentuk suatu makna bahwa
ada persoalan politik besar yang tengah dihadapi bangsa dan negara ini, bukan
persoalan hukum. Sedangkan media mainstream yang pro-Ahok akan mempengaruhi
opini publik, hingga Ahok bisa dikesankan oleh khalayak seolah-olah dipaksa
mengakui kesalahan, Ahok dibawah tekanan, dengan dalih seolah Ahok tidak
berniat menistakan Agama, dikesankan pula Ahok sebagai bagian dari kaum
minoritas yang tertindas.
‘Kita Indonesia’, katanya….
Biarlah masyarakat secara sadar memahami semua ini. Karena dengan kesadaran
itulah, masyarakat bisa menjadi semakin dewasa dalam berpikir. Bukankah
peradaban ini akan semakin maju dan berkembang ketika masyarakatnya semakin
dewasa dalam berpikir? Maka tidaklah perlu mengajarkan kepada masyarakat dengan
banyak permainan citra yang semu, permainan tanda, permainan fakta, dan
logika-logika yang menipu.
Sampai saat ini belum ada satupun media mainstream yang secara mandiri
mendukung Aksi bela Islam, kecuali hanya mengikuti gelombang opini umat Islam.
Ini artinya, semakin besar peluang umat Islam mampu membentuk opini publik di
media sosial atau aksi demonstrasi dijalanan, maka semakin besar pula peluang
untuk memenangkan suatu opini bahwa kasus Ahok adalah kasus hukum dan Ahok
harus segera di tahan.
Penulis: Ari Ariyandi Gunawan
Terbit 10 Desember 2016
Media sosial: https://web.facebook.com/A.Ariyandigunawan

Tidak ada komentar:
Posting Komentar